Probolinggo,-Cyberbolinggo.com,-
Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Probolinggo Raya mensinyalir adanya kelalaian dari pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat dalam insiden Deformasi Tongkang BG Marine Power 3303 saat melakukan aktivitas bongkar muat di dermaga BUP PT Delta Artha Bahari Nusantara, Kamis 25 Desember 2025 dini hari.
Ketua Ormas GMPI Probolinggo Raya menduga adanya konflik kepentingan, menjadi salah satu penyebab lalainya pengawasan oleh pihak otoritas pelabuhan setempat. Pasalnya, sebelum melakukan olah gerak untuk sandar dan melakukan kegiatan bongkar muat, pihak Syahbandar wajib melakukan pengecekan atau verifikasi terhadap dokumen kapal.
“Kami menduga petugas yang berwenang saat itu lalai dalam menjalankan tugasnya atau kemungkinan petugas yang berwenang tidak melakukan pemeriksaan dikarenakan suatu hal,” ungkap Ketua GMPI Probolinggo Raya, A Dhani, Selasa (06/01/2026).
Tidak transparannya pihak KSOP Kelas IV Probolinggo dalam hasil pemeriksaan pasca kejadian, lanjut Dhani, memperkuat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum petugas dan kru kapal. Apalagi, sikap bungkam yang ditunjukkan oleh pejabat KSOP setempat, semakin membuat publik bertanya-tanya.
“Harusnya pihak KSOP gantle membuka pada publik hasil pemeriksaan mendalam pada insiden tersebut,” lanjutnya.
Pria asal Kelurahan Ketapang Kota Probolinggo ini mengaku telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementrian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia untuk turun melakukan evaluasi dan investigasi terkait insiden di pelabuhan DABN Probolinggo. Bahkan, Dhani menegaskan GMPI akan melakukan aksi damai di depan Pelabuhan DABN Probolinggo agar pihak Kemenhub segera mengambil tindakan.
“Jumat ini kami akan aksi di depan Pelabuhan DABN Probolinggo. Kami akan mendesak pihak Kemenhub turun dan melakukan penyelidikan atas dugaan kelalaian yang diduga dilakukan oleh oknum petugasnya,” tegasnya.
Senada, Utoro Yuawanarto, penasehat Ormas GMPI meminta pihak Ditjen Hubla segera melakukan audit di Probolinggo. Sebab, selain lalainya petugas, muncul dugaan adanya oknum yang bermain dalam sejumlah kegiatan bongkar muat di pelabuhan setempat.
“Bahkan, karena lemahnya pengawasan disana, kami menduga pelabuhan DABN Probolinggo ini kerap dijadikan lokasi bongkar muat barang ilegal,” terang pria yang akrab disapa Iwan ini.
Iwan mendesak pihak Kementerian Perhubungan segera mencopot kepala KSOP Kelas IV Probolinggo dari jabatannya. Hal itu dilakukan sebagai konsekuensi atas tidak profesionalnya petugas KSOP Probolinggo dalam menjalankan tugas.
“Copot kepala KSOP, lakukan peremajaan terhadap petugas KSOP Kelas IV Probolinggo,” pungkasnya. (Mamad)
